Tax Knowledge and Moral Reasoning as Determinants of Compliance Behavior: Evidence from Individual Taxpayers in West Sumatra

Abstract

Studi ini mengkaji bagaimana pengetahuan perpajakan (kapasitas kognitif) dan penalaran moral/moral pajak (komitmen normatif) membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penilaian rezim mandiri di Indonesia, dengan fokus di Sumatera Barat. Dengan menggunakan desain kuantitatif eksplanatif dan PLS-SEM berbasis varian, kami (i) menilai reliabilitas dan validitas untuk konstruk reflektif dan (ii) mencerminkan efek langsung dan moderasi terhadap kepatuhan. Bukti survei dari wajib pajak orang pribadi terdaftar menunjukkan bahwa model pengukuran memenuhi ambang batas konvensional (α Cronbach ≥ 0,851; CR ≥ 0,898; AVE ≥ 0,596), dengan validitas diskriminan yang didukung oleh kriteria Fornell–Larcker dan HTMT. Dalam model struktural, kolinearitas dapat diterima (VIF ≈ 1,44–1,61). Konstruk endogen menunjukkan daya penjelasan moderat (R² = 0,247; R²_adj = 0,241) dan relevansi prediktif non-trivial (Q² = 0,121). Semua jalur yang dihipotesiskan positif dan signifikan secara statistik: Pengetahuan → Kepatuhan (β = 0,227, t = 2,116, p = 0,035), Penalaran Moral → Kepatuhan (β = 0,292, t = 2,884, p = 0,004), dan Pengetahuan × Penalaran Moral → Kepatuhan (β = 0,116, t = 2,129, p = 0,034). Secara substantif, pajak wajib yang memahami prosedur, hak-kewajiban, dan jangka waktu tertentu serta menginternalisasi kewajiban sipil dan norma-norma keadilan lebih cenderung menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi pelaporan dan pembayaran yang tepat waktu dan akurat. Secara teoritis, temuan ini memajukan penjelasan kognitif-normatif tentang kepatuhan sukarela yang konsisten dengan logika lereng licin. Secara praktis, temuan ini mendukung intervensi komplementer yang memadukan program literasi pajak tersegmentasi dengan layanan digital yang membangun kepercayaan dan transparansi serta kepercayaan sejak awal, menghasilkan manfaat berkelanjutan yang melampaui batas pencegahan.